Erland's Blog

Kondisi negeri ini meski sudah merdeka dari penjajahan fisik selama lebih dari 63 tahun hingga kini belum juga sampai pada kemakmuran dan kesejahteraan untuk rakyat seutuhnya. Sekalipun reformasi sudah berjalan sepuluh tahun kondisi kehidupan rakyat belum juga membaik. Angka kemiskinan masih juga tinggi. Menurut data BPS, angka kemiskinan pada Maret 2008 sebesar 34,97 juta jiwa. Menurut Menkoinfo, jumlah penduduk miskin pada Maret 2009 sebesar 33,714 juta jiwa, dengan tingkat inflasi 9% (Beritaglobal.com).
Reformasi yang digadang-gadang bisa membawa perubahan mendasar dan luas pada kehidupan negeri ini ternyata juga tidak bisa membuahkan hasil yang diharapkan. Hal itu karena reformasi tidak dimaksudkan bagi terjadinya perubahan fundamental, maka keadaan pasca reformasi juga tidak banyak mengalami perubahan. Bila sebelum reformasi tatanan negeri ini bersifat sekularistik, setelah reformasi juga masih tetap sekular. Bahkan keadaan sekarang lebih buruk daripada sebelumnya. Korupsi meningkat tajam, kerusakan lingkungan makin menjadi-jadi, pornografi makin tak terkendali, dan jumlah orang miskin masih tetap tinggi dan sebagainya. Lebih menyedihkan lagi, sumber-sumber kekayaan negeri ini yang semestinya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat justru berpindah ke dalam cengkeraman asing. Aroma pengaruh kekuatan asing pun masih terasa sangat kental di negeri ini. Alhasil, upaya memerdekakan negeri ini secara hakiki belum juga berhasil meski sudah lepas dari penjajahan fisik lebih dari 63 tahun.
Reformasi yang sudah berjalan sepuluh tahun telah berhasil menjadikan negeri ini makin demokratis. Bahkan sekarang negeri ini dianggap sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia –setelah AS dan India-. Meski demikian, nyatanya proses demokrasi yang makin demokratis itu tidak korelatif dengan peningkatan kesejahteraan dan kehidupan rakyat yang baik. Padahal demokrasi dan proses demokratisasi dianggap menawarkan perubahan kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Fakta menunjukkan tawaran itu seperti pepesan kosong alias bohong.
Sekarang di tengah euforia proses demokrasi (Pemilu ), perubahan kembali digantungkan pada proses demokrasi. Hampir semua partai politik peserta Pemilu 2009 menjanjikan perubahan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Janji itu tergambar saat deklarasi kampanye damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ), Senin (16/3), yang dihadiri para pemimpin partai dan pendukungnya. Sejak tanggal tersebut hingga jelang masa tenang sebelum Pemilu (9 April 2009), rakyat akan disuguhi berbagai celotehan janji dan mimpi tentang perubahan dengan berbagai macam redaksi dan visualisasi. Apakah benar Pemilu yang kesepuluh kalinya ini akan benar-benar bisa mewujudkan perubahan? Benarkah demokrasi (dengan Pemilunya) bisa menjadi jalan perubahan?
Jika yang dimaksudkan adalah perubahan sekadar perubahan, jelas demokrasi menjanjikan itu. Bahkan dalam demokrasi bisa dikatakan tidak ada sesuatu yang tetap. Hal itu karena sistem dan aturan penentuannya diserahkan pada selera akal manusia, sementara selera akal selalu berubah dari waktu ke waktu. Sesuatu yang dianggap baik hari ini bisa saja besok berubah menjadi sesuatu yang dinilai buruk. Sesuatu yang dinilai manfaat hari ini ke depan bisa dinilai sebagai madarat (bahaya). Hal itu karena akal senantiasa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kepentingan (ego). Artinya, perubahan yang ditawarkan oleh demokrasi itu akan dipengaruhi bahkan ditentukan oleh kepentingan. Dalam konteks ini kepentingan pihak-pihak yang mendominasi proses demokrasilah yang akan menentukan perubahan yang terjadi. Di sinilah masalahnya. Melalui demokrasi perwakilan, suara ratusan ribu rakyat diasumsikan terwakili oleh satu orang wakil. Tentu saja ini adalah satu hal yang sangat sulit kalau tidak bisa dikatakan mustahil. Pada faktanya suara wakil itu lebih mencerminkan suara dan kepentingannya sendiri. Bahkan fakta menunjukkan lebih sering justru kepentingan pihak lainlah yang lebih menonjol, selain suara dan kepentingan wakil rakyat itu sendiri dan kelompoknya. Hal itu karena demokrasi itu dalam prosesnya membutuhkan biaya mahal. Di sinilah peran para pemodal yang berinvestasi melalui proses demokrasi menjadi sangat menonjol dan menentukan. Ironisnya semua itu selalu diatasnamakan suara dan kepentingan rakyat karena rakyatlah yang memilih orang-orang yang mewakili mereka. Dengan demikian kepentingan para pemodal demokrasi itulah yang menjadi penentu arah perubahan yang terjadi. Jadi demokrasi memang menjadikan perubahan tetapi bukan perubahan yang memihak kepentingan rakyat, tetapi memihak kepentingan aktor-aktor demokrasi dan para pemodal mereka.
Lebih dari itu, seandainya dengan demokrasi itu tercipta kondisi yang baik yang sepenuhnya memihak kepentingan rakyat –meski ini selalu saja masih menggantung jadi mimpi- demokrasi tidak bisa menjamin kondisi baik itu bisa terus berlangsung. Justru demokrasi menjamin kondisi yang baik itu pasti berubah yang belum tentu menjadi lebih baik. Hal itu karena wakil rakyat dan pemimpin yang baik yang terpilih melalui proses demokrasi itu harus dipilih ulang. Pemimpin yang baik itu dibatasi jangka waktunya dan harus diganti ketika sudah habis. Bahkan setelah jangka waktu tertentu ia tidak boleh dipilih kembali. Tidak ada jaminan tabiat pilihan masyarakat dalam tatanan sekularistik-Kapitalis akan bisa menjadi pemimpin yang penuhi hak-hak asasi rakyatnya. Karakter sistemnya eksploitatif dan hanya memihak kelompok korporasi pemegang modal besar yang selalu menjadi pilar tegaknya sistem ini. Hal itu menunjukkan bahwa demokrasi hakikatnya memang bukan sistem yang baik, dan bukan sistem yang menawarkan perubahan lebih baik secara hakiki.
Hal itu wajar karena demokrasi adalah sistem buatan manusia yang tentu saja sarat dengan kelemahan dan kekurangan serta tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan. Lebih dari itu, demokrasi sebagai sebuah sistem bertentangan dengan Islam, karena inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Makna praktis dari kedaulatan ada hak membuat hukum. Itu artinya demokrasi menjadikan rakyat –riilnya adalah wakil-wakil rakyat- sebagai pembuat hukum. Sebaliknya, dalam Islam membuat dan menentukan hukum itu adalah hak Allah SWT. Artinya dalam Islam hanya syara’ yang berhak membuat hukum.
Allah telah menjelaskan bahwa hanya Islamlah sistem yang bisa menawarkan kehidupan kepada umat manusia. Hanya Islamlah yang bisa membawa manusia menuju cahaya, sementara sistem selain Islam justru mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan. Allah SWT menegaskan hal itu di dalam firman-Nya:
اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) menuju cahaya (iman). dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan (kekafiran). (QS. al-Baqarah [2]: 257)

Itu artinya hanya sistem Islamlah yang bisa menjamin terwujudnya perubahan dan kehidupan yang baik yang diridhai oleh Alllah SWT. Sistem Islam datang dari Pencipta manusia yang paling mengetahui hakikat manusia, apa yang baik dan yang tidak, yang bermanfaat dan yang madarat bagi manusia.
Dengan demikian, jalan perubahan itu adalah dengan menerapkan Islam sebagai sebuah sistem secara menyeluruh. Perjuangan mewujudkan perubahan hakiki itu tentu saja adalah perjuangan mewujudkan penerapan Islam secara menyeluruh. Dalam konteks ini, sebagian pihak meyakini hal itu bisa dilakukan melalui demokrasi. Jika yang dituju adalah penerapan Islam secara parsial, maka hal itu bisa diwujudkan melalui demokrasi, seperti penerapan hukum waris Islam, pernikahan Islam, ibadah dan hukum-hukum yang bersifat personal lainnya. Hanya saja jika yang dituju adalah perubahan secara menyeluruh dan penerapan Islam secara menyeluruh rasanya mustahil bisa diwujudkan melalui demokrasi. Hal itu karena sebagai sebuah sistem, demokrasi yang dibangun di atas akidah sekularisme tentu tidak akan mentoleransi masuknya agama (Islam) dalam pengaturan hidup bermasyarakat. Secara faktual, kasus FIS yang memenangi Pemilu demokratis di Aljazair dan meraih suara mayoritas toh dianulir oleh militer yang sekular atas dukungan Perancis dan didiamkan (diamini) oleh semua negara dan para pejuang demokrasi. Begitu juga kasus partai Refah di Turki dan Hamas di Palestina mempertegas bahwa perjuangan penerapan Islam tidak mungkin dilakukan melalui demokrasi. Perubahan hakiki itu hanya bisa diwujudkan dengan penerapan Islam secara menyeluruh.

Wahai Kaum Muslim
Sekali lagi demokrasi bukan jalan mewujudkan perubahan yang hakiki. Menggantungkan harapan terjadinya perubahan hakiki kepada demokrasi hanya akan mendatangkan kekecewaan. Fakta yang terjadi di negeri-negeri Islam selama ini sudah menegaskan hal itu. Karena itu, tidak sepantasnya kita masih menaruh harapan pada demokrasi.
Jalan untuk mewujudkan perubahan hakiki, yaitu untuk mewujudkan penerapan Islam secara menyeluruh, hanya bisa dilakukan melalui thariqah (metode) dakwah Rasulullah saw. Keberhasilan Rasul bersama para sahabat mewujudkan perubahan hakiki dengan menerapkan Islam secara menyeluruh yang berawal dari Madinah lalu menyebarkan perubahan ke negeri-negeri lainnya cukuplah menjadi bukti. Allah SWT menegaskan hal itu dalam firman-Nya:
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Sesungguhnya (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. (QS. al-An’âm [6]: 153)

Dengan demikian, jalan perubahan hakiki itu tidak lain adalah dengan dakwah sesuai thariqah Rasul saw untuk menerapkan sistem Islam secara menyeluruh dalam bingkai Khilafah Rasyidah. Wallah a’lam bi ash-shawab.[]

KOMENTAR:
PHK Marak, Buruh Gelar Aksi Solidaritas (Kompas, 16/03/2009)
Ironisnya, para pejabat dan elit politik sibuk berkampanye.

Sudah terlampau memusingkan dengan kondisi bangsa ini,banyak tokoh tokoh yang di bilang elite partai yang getol dengan gerak dan usaha dalam memenangkan pemilu.Coba tengok berapa banyak uang yang harus di keluarkan untuk dana kampanye.Wajar bila seorang caleg Golkar menyatakan bahwa se-orang caleg DPR RI harus menyediakan dana minimal Rp 400 juta. Bisa dihitung berapa total pengeluaran semua caleg yang tercatat saat ini sebanyak 11.868 orang untuk DPR. Nilainya sekitar Rp 4,727 trilyun rupiah. Jangan kaget dulu, itu belum termasuk pengeluaran caleg dari 471 DPRD kabupaten/kota dan 33 DPRD provinsi. Yang jumlah calegnya mencapai puluhan ribu orang. Anda bisa perkirakan sen-diri besarnya. Ada yang memper-kirakan jumlahnya bisa sampai Rp 50 trilyun. Wow.....

Itupun baru untuk caleg. Pemilihan presiden/wakil presi-den berbeda lagi. Sebagai bahan perbandingan, dalam Pilpres 2004 pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid melaporkan pengeluaran-nya Rp 86 milyar, Megawati Soekanoputri-Hasyim Muzadi Rp 84 milyar, SBY/JK Rp 74 milyar, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo Rp 16 milyar, serta pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar Rp 16 milyar. Total keseluruhannya Rp 276 miliar. Rizal Subiakto, CEO Hotline Advertising memperkira-kan tahun 2008 dan 2009 iklan politik ini akan meningkat 3 sampai 4 kali lipat lebih besar dari tahun 2007. Sementara Irfan Wachid dari 25frame Indonesia Production mengatakan seorang politikus nasional akan meng-habiskan Rp 5 - Rp 10 milyar/bulan untuk biaya poles diri, poles senyum di hadapan rakyat pemi-lihnya. Coba Anda hitung sendiri jumlahnya!

Penyelenggaraan pemilu 2009 sendiri membutuhkan biaya yang sangat besar. Anggaran formal yang telah disetujui DPR adalah Rp 14,1 trilyun, dengan rincian anggaran Rp 5,03 trilyun untuk pemilihan legislatif dan Rp 9,072 trilyun untuk pemilihan presiden.(mediaumat.com)
Luar biasa dana yang harus di keluarkan untuk dana kampanye. Tapi adakah korelasi dengan kesejahteraan yang macam apa yang mau di harapkan dengan sistem ini. Kapitalisme global yang kian hari kian menghancurkan umat manusia sudah terlampau parah memakan korban, belum lagi ditambah perilaku bejat yang menamakan wakil rakyat yang manis dengan janji janji kosong.
Inilah sistem demokrasi yang minim keberhasilan dan kesejahteraan, tetapi masih banyak orang yang berharapa kepadanya.ingat demokrasi ini hanyalah tempat tinggal penghamba sistem yang gila dan rakus akan kesenangan dunia dan abai akan kesenangan akhirat serta tidak peduli dengan siapapun.masihkah kita berharap dengan sistem ini kalau modal yang dikeluarkan saja sudah terlampau banyak dan pasti akan dicari gantinya dari modal yang di keluarkan?
Sunguh aneh dengan orang yang masih berhara dengan demokrasi. Pilihan cerdas macam apa yang akan kita pilih dengan kondisi ini?(bersambung)


Kalau kita di tanya kemanakah kita akan berharap keliatanya jawaban yang cocok adalah kita hanya berharap kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Dan juga yang lebih pas adalah kita hanya akan berharap menuju surganya Allah SWt seperti yang disampaikan oleh baginda Nabiyullah Muhammad Saw suri tauladan kita.
Beliau bersabda, (semoga ini menjadi cambuk untuk kita semuanya sobat):
Siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuanya, Allah menceraberaikan urusannya dan menjadikan kemiskinanya selalu di pelupuk kedua matanya, tidak akan datang kepadanya bagian dari dunia kecuali yang telah di tetapkan untuknya . Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuanya, Allah menghimpunkan untuknya urusannya dan menjadikan akhirat sebagai tujuannya.Allah menghimpunkan untuknya urusannya dan menjadikan kekayaan ada di dalam hatinya, dan dunia mendatanginya sementara dunia itu remeh dan rendah
(HR Ibn Majah, Ahmad, al-Baihaqi, Ibn Hibban, ad Darimi dll)
Itulah Tujuan kita, namun tujuan yang lebih riil dan benar ketika kita di kungkung dengan Sistem Jahil Kapitalisme sementara Kapitalisme ini kian hari semakan banyak memakan korban jiwa bagaimana tidak [ Minggu, 15 Maret 2009 ]
Di Negara-Negara Miskin, Per Tiga Detik, Satu Anak Meninggal
Dana untuk Menalangi Krisis, Layanan Kesehatan Minim

HORSHAM - Seiring akan dihelatnya pertemuan tingkat menteri keuangan G20 di Inggris, terkuak fakta memprihatinkan terkait dampak krisis ekonomi global. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), di negara-negara miskin, sejumlah besar perempuan dan anak-anak dilaporkan meninggal akibat layanan kesehatan yang tidak memadai.

"Sebab, dana pemerintah diprioritaskan untuk menalangi dampak krisis. Layanan dan fasilitas kesehatan sepertinya sudah tidak dihiraukan lagi," ujar Dirjen WHO Margaret Chan seperti dikutip The Times kemarin (14/3).

Jumlah perempuan dan anak-anak yang terancam mati karena diabaikannya layanan kesehatan, kata Chan, bisa bertambah hingga 400.000 jiwa per tahun. "Kini, ancaman itu sudah berubah menjadi nyata di beberapa wilayah," lanjutnya.

Saat ini, kata dia, sekitar setengah juta perempuan mati saat hamil atau melahirkan tiap tahun. Sementara, per tiga detik, seorang anak meninggal karena sakit. Karenanya, dalam kaitannya dengan G20, perempuan 62 tahun kelahiran Hongkong itu lantas menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk mulai beraksi.

"Kita tidak bisa menyangkal lagi. Ancaman ini akan terjadi jika kita tidak bertindak," paparnya.

Dia mengimbau negara-negara kaya mulai mewujudnyatakan solidaritas mereka pada negara-negara yang lebih miskin. Chan menambahkan, laporan bahwa dana pembangunan PBB bisa ditekan sebanyak GBP 30 miliar (sekitar Rp 501 triliun) per tahun merupakan berita bagus untuk kesehatan. Sebab, pengurangan yang diprediksi akan terjadi mulai 2015 itu bisa menjadi nilai plus bagi program kesehatan PBB.

"Dengan dana sebanyak itu, sekitar 10 juta nyawa yang terdiri atas tiga juta perempuan dan tujuh juta anak-anak akan terselamatkan," tandas Chan.

Sementara itu, pertemuan G20 di London yang akan dibuka resmi 2 April nanti sudah mulai menggeliat dalam benteu pertemuan pendahuluan. Tujuan pertemuan-pertemuan pendahuluan itu adalah menyamakan visi dan misi negara-negara G20. Sebab, hingga kemarin (14/3), masih banyak perbedaan yang signifikan terkait usulan stimulus ekonomi dan reformasi regulasi sebagai solusi krisis.

Usai jamuan makan malam oleh Perdana Menteri (PM) Inggris Gordon Brown Jumat (13/3), para politisi dan menteri keuangan menyepakati sebuah keputusan. Yakni, untuk memberikan kucuran dana tunai pada IMF. Tapi, para cendekia negara-negara terkaya dunia itu masih butuh lebih banyak diskusi terkait rencana peluncuran paket stimulus ekonomi.

Sejauh ini, suara Amerika Serikat (AS) dan Eropa masih terbelah. Satu pihak menghendaki adanya revisi pada paket stimulus yang sudah dirancang sebelumnya, sedangkan yang lain bersikeras mempertahankan.

"Masing-masing poros dua kubu masih bersikukuh dengan pendapat masing-masing. Tapi, mereka berjanji akan ada jalan tengahnya," ungkap sumber Agence France-Presse.

Menteri Keuangan Inggris Alistair Darling yang didapuk sebagai tuan rumah, yakin bahwa kedua kubu akan mencapai kesepakatan. "Sebelum summit dibuka, perbedaan pendapat sudah akan bisa diatasi," ujarnya seperti dikutip Associated Press kemarin (14/3). Sebab, lanjut dia, diskusi lanjutan usai jamuan makan malam sangat progresif. (hep/ttg)(jawapos.com)
Kalau di dunia saja kita sudah sempit apalagi di negeri akhirat dan kesempitan hidup di dunia itu sebenarnya karena kungkungan ideologi dan sistem kufur Kapitalisme, demokrasi dan kroni2nya inilah yang di terapkan hingga dunia ini hancur dan rusak karenanya.
Untuk itulah Harapan kita satu-satunya adalah kembali kepada Allah dan kembali kepada Allah untuk ke negeri Akhirat itu dengan kita memurnikan ketaatan kita kepadaNYa. Taat Perintahnya dan jauhi larangannya sehingga kita mendapatkan surganya yang telah Allah Swt janjikan.
dan Surga dunia itu adalah Syariat yang Diterapkan secara menyeluruh ke dalam bingkai Daulah Al Khilafah Rasyidah 'ala minhajin NUbuwwah yang juga telah Allah SWT janjikan.
Itulah satu satunya Harpan kita, bukan sistem dan Ideologi kufur Kapitalisme dan Demokarasi yang sekarang masih bercokol.