Masihkah Berharap Kepada Demokrasi?
Diposting oleh
alfathfathonie
Pengusaha nasional Abdul Latief mengatakan Indonesia sejak zaman dulu hingga sekarang tidak punya rancangan skala besar (master plan) untuk memajukan industri dalam negeri. Sebaliknya yang masuk adalah investasi asing dalam penanaman modal asing (PMA) di berbagai sektor industri.
"Belum ada industri besar dari dalam negeri. Sebagian besar adalah PMA, tidak ada PMDN dan dananya dari kredit investasi," kata Abdul Latief dalam acara seminar Kemandirian Berbasis Ekonomi Lokal di gedung Pascasarjana, Universitas
Gadjah Mada, Kamis (19/3/2009).(detik.com)
Keberadaan masuknya investasi asing di Indonesia sebenarnya tidak lepas dari proyek privatisasi yang di lakukan oleh pemerintah sejak zaman ORBA. Data ini bisa kita lihat dari Privatisasi Sejak Orde Baru
Privatisasi (penjualan) BUMN di Indonesia telah dilakukan sejak rezim Orde Baru. Pemerintah menjual 35% saham PT Semen Gresik (1991), 35% saham PT Indosat (1994), 35% saham PT Tambang Timah (1995) dan 23% saham PT Telkom (1995), 25% saham BNI (1996) dan 35% saham PT Aneka Tambang (1997) (www.bumn-ri.com).
Kebijakan privatisasi pada masa Orde Baru ini dilakukan untuk menutupi pembayaran hutang luar negeri (HLN) Indonesia yang jumlahnya terus membengkak. HLN Pemerintah yang berjumlah US$ 25,321 miliar pada tahun 1985 bertambah menjadi US$ 59,588 miliar pada tahun 1995. Sementara pemasukan dari hasil privatisasi BUMN tahun 1995-1997 hanya dapat menurunkan HLN Pemerintah menjadi US$ 53,865 miliar pada tahun 1997 (Hidayatullah, 2002).
Sejak ekonomi Indonesia berada dalam pengawasan IMF, Indonesia ditekan untuk melakukan reformasi ekonomi —program penyesuaian struktural— yang didasarkan pada Kapitalisme-Neoliberal. Reformasi tersebut meliputi: (1) campur-tangan Pemerintah harus dihilangkan; (2) penyerahan perekonomian Indonesia kepada swasta (swastanisasi) seluas-luasnya; (3) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi; (4) memperbesar dan memperlancar arus masuk modal asing dengan fasilitas yang lebih besar (Sritua Arief, 2001).
Di bawah kontrol IMF, Indonesia dipaksa mengetatkan anggaran dengan pengurangan dan penghapusan subsidi, menaikkan harga barang-barang pokok dan pelayanan publik, meningkatkan penerimaan sektor pajak dan penjualan aset-aset negara dengan cara memprivatisasi BUMN.
Pada tahun 1998 Pemerintah kembali menjual 14% saham PT Semen Gresik kepada perusahaan asing, Cemex; 9,62% saham PT Telkom; 51% saham PT Pelindo II kepada investor Hongkong; dan 49% saham PT Pelindo III kepada investor Australia. Tahun 2001 Pemerintah lagi-lagi menjual 9,2% saham Kimia Farma, 19,8% saham Indofarma, 30% saham Socufindo dan 11,9% saham PT Telkom.
Melihat dari master paln yang di tawarkan calon-calon pemimoin bangsa ini yang akan bertarung di Pemilu 2009 ini mereka tidak punya master plan yang jelas untuk memajukan ekonomi Indonesia. Selama ideologi Negara ini masih berkiblat kepada Kapitalisme maka jangan berharap kondisi ekonomi kita akan berubah. Amerika sebagai gembongnya Kapitalisme sudah bangkrut dan hancur. AS bisa hancur karena sistem ekonomi yang di terapkan adalah kapitalisme. Sistem ekonomi yang berbasis Ribawi telah terbukti akan kehancuranya. Sistem ekonomi yang mensandarkan mata uang kertas yang tidak ada back up emas yang cukut terbukti telah merusak. Dan master plan yang jelas yang akan menghentikan Privatisasi adalah dengan kembali kepada sistem ekonomi alternatif yaitu sistem ekonomi Islam. Dan industi dalam negeri akan maju karena dalam Sistem Ekonomi Islam negara punya peran yang lebih dalam menasionalisasi asset asset BUMN. Negara juga punya peran lebih dalam mengatur dan mengelola ekonomi dalam artian ekonomi tidak di serahkan ke dalam mekanisme pasar seperti yang diadopsi dalam Sistem Ekonomi Kapitalisme. Dan sistem ekonomi Islam hanya bisa di terapkan dalam negara Islam, dan Negara Islam yang di maksud adalah negara Khilafah, bukan negara Demokrasi yang menjadi cita cita calon-calon pemimpin bangsa yang bertarung di Pemilu 2009 ini. Kalau Demokrasi masih menjadi pilihan jangan berharap rakyat akan sejahtera dan negara bisa makmur dengan demokrasi.
Selengkapnya tentang Masihkah Berharap Kepada Demokrasi?
"Belum ada industri besar dari dalam negeri. Sebagian besar adalah PMA, tidak ada PMDN dan dananya dari kredit investasi," kata Abdul Latief dalam acara seminar Kemandirian Berbasis Ekonomi Lokal di gedung Pascasarjana, Universitas
Gadjah Mada, Kamis (19/3/2009).(detik.com)
Keberadaan masuknya investasi asing di Indonesia sebenarnya tidak lepas dari proyek privatisasi yang di lakukan oleh pemerintah sejak zaman ORBA. Data ini bisa kita lihat dari Privatisasi Sejak Orde Baru
Privatisasi (penjualan) BUMN di Indonesia telah dilakukan sejak rezim Orde Baru. Pemerintah menjual 35% saham PT Semen Gresik (1991), 35% saham PT Indosat (1994), 35% saham PT Tambang Timah (1995) dan 23% saham PT Telkom (1995), 25% saham BNI (1996) dan 35% saham PT Aneka Tambang (1997) (www.bumn-ri.com).
Kebijakan privatisasi pada masa Orde Baru ini dilakukan untuk menutupi pembayaran hutang luar negeri (HLN) Indonesia yang jumlahnya terus membengkak. HLN Pemerintah yang berjumlah US$ 25,321 miliar pada tahun 1985 bertambah menjadi US$ 59,588 miliar pada tahun 1995. Sementara pemasukan dari hasil privatisasi BUMN tahun 1995-1997 hanya dapat menurunkan HLN Pemerintah menjadi US$ 53,865 miliar pada tahun 1997 (Hidayatullah, 2002).
Sejak ekonomi Indonesia berada dalam pengawasan IMF, Indonesia ditekan untuk melakukan reformasi ekonomi —program penyesuaian struktural— yang didasarkan pada Kapitalisme-Neoliberal. Reformasi tersebut meliputi: (1) campur-tangan Pemerintah harus dihilangkan; (2) penyerahan perekonomian Indonesia kepada swasta (swastanisasi) seluas-luasnya; (3) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi; (4) memperbesar dan memperlancar arus masuk modal asing dengan fasilitas yang lebih besar (Sritua Arief, 2001).
Di bawah kontrol IMF, Indonesia dipaksa mengetatkan anggaran dengan pengurangan dan penghapusan subsidi, menaikkan harga barang-barang pokok dan pelayanan publik, meningkatkan penerimaan sektor pajak dan penjualan aset-aset negara dengan cara memprivatisasi BUMN.
Pada tahun 1998 Pemerintah kembali menjual 14% saham PT Semen Gresik kepada perusahaan asing, Cemex; 9,62% saham PT Telkom; 51% saham PT Pelindo II kepada investor Hongkong; dan 49% saham PT Pelindo III kepada investor Australia. Tahun 2001 Pemerintah lagi-lagi menjual 9,2% saham Kimia Farma, 19,8% saham Indofarma, 30% saham Socufindo dan 11,9% saham PT Telkom.
Melihat dari master paln yang di tawarkan calon-calon pemimoin bangsa ini yang akan bertarung di Pemilu 2009 ini mereka tidak punya master plan yang jelas untuk memajukan ekonomi Indonesia. Selama ideologi Negara ini masih berkiblat kepada Kapitalisme maka jangan berharap kondisi ekonomi kita akan berubah. Amerika sebagai gembongnya Kapitalisme sudah bangkrut dan hancur. AS bisa hancur karena sistem ekonomi yang di terapkan adalah kapitalisme. Sistem ekonomi yang berbasis Ribawi telah terbukti akan kehancuranya. Sistem ekonomi yang mensandarkan mata uang kertas yang tidak ada back up emas yang cukut terbukti telah merusak. Dan master plan yang jelas yang akan menghentikan Privatisasi adalah dengan kembali kepada sistem ekonomi alternatif yaitu sistem ekonomi Islam. Dan industi dalam negeri akan maju karena dalam Sistem Ekonomi Islam negara punya peran yang lebih dalam menasionalisasi asset asset BUMN. Negara juga punya peran lebih dalam mengatur dan mengelola ekonomi dalam artian ekonomi tidak di serahkan ke dalam mekanisme pasar seperti yang diadopsi dalam Sistem Ekonomi Kapitalisme. Dan sistem ekonomi Islam hanya bisa di terapkan dalam negara Islam, dan Negara Islam yang di maksud adalah negara Khilafah, bukan negara Demokrasi yang menjadi cita cita calon-calon pemimpin bangsa yang bertarung di Pemilu 2009 ini. Kalau Demokrasi masih menjadi pilihan jangan berharap rakyat akan sejahtera dan negara bisa makmur dengan demokrasi.
02.48 | 0 Comments
Langganan:
Postingan (Atom)
